ContohMenghitung Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penerimauang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Dipotong pajak sebesar : 10% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00. 15% dari penghasilan bruto jika penghasilan brutonya lebih dari Rp 25.000.000,00. Kecuali, atas jumlah penghasilan bruto Rp 17.280.000,00 atau kurang, tidak dipotong PPh Pasal 21. Makacara menghitung PPh 21 pegawai tetap adalah: Tambahan penjelasan bahwa jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 harus dikalikan dengan 120%. Sehingga perhitungannya Rp100.000 x 120% = Rp120.000. ContohMenghitung Pajak Penghasilan pasal 21 PPh 21 atas honorarium komisaris. Contoh menghitung pajak penghasilan pasal 21 pph 21. School Air University, Islamabad; Course Title BUSINESS 101; Uploaded By BaronMask1065. Pages 68 This preview shows page 13 - 17 out of 68 pages. Denganadanya pemotongan PPh pasal 21, jumlah kas yang diserahkan berjumlah Rp24.375.000, dihitung sebagai berikut. Contoh penghitungan PPh pasal 21 honorarium bukan pegawai Selain menyerahkan uang honorarium (neto), PTBP juga berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada Drs. Novel Bermukim. Ayat jurnal penyetoran PPh pasal 21 Berikutdibawah ini langkah-langkah menghitung PPh: Hitunglah gaji bruto dalam setahun (gaji pokok, tunjangan, makan, kesehatan dan lain-lain). Kalkulasikan PTKP sesuai dengan status kekeluargaan. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% (maksimal 6 juta) dan iuran pensiun 5% (maksimal 2,4 juta). Pengertian PPh 21 diatur dalam peraturan Dirjen Pajak yaitu nomor PER-32/PJ/2015. Dalam peraturan tersebut PPh 21 didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Penghasilanbruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 sebulan Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan Penghasilan berupa honorarium Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Tarif PPh 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas 12WFx. Komisaris Bukan Pegawai Tetap adalah anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada suatu perusahaan yang sama. Kode Objek Pajak yang digunakan untuk Komisaris Bukan Pegawai Tetap adalah KasusAulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Pada bulan Desember 2020 menerima honorarium sebesar Rp Pajak Atas PenghasilanPPh 21 Sebulan = Penghasilan Bruto x Tarif Pajak= Rp x 5% + Rp x 15%= Rp + Rp Rp Pour utiliser la méthode de calcul détaillée, suivez les étapes ci-dessous Étape 1 Calculez l’exemption de base pour la période de paie Divisez l’exemption de base pour l’année 3 500 $ pour 2022 par le nombre période de paie dans l’année n’arrondissez pas au cent près. Consultez le tableau d’exemption de base. Remarque L’expression période de paie désigne la période pour laquelle vous payez une rétribution ou autre rémunération à un employé. Une fois que vous avez établi votre type de période de paie, l’exemption pour la période de paie ne doit pas changer, même durant un congé non payé ou encore lorsque la rémunération payée ne couvre qu’une partie de la période de paie. Étape 2 Calculez le revenu donnant droit à pension total Le revenu donnant droit à pension total est la somme de la rémunération brute de l’employé ainsi que les allocations et avantages imposables qui ouvrent droit à pension que l’employé a reçu durant la période de paie. Étape 3 Déduisez l’exemption de base pour la période de paie du revenu donnant droit à pension total Déduisez l’exemption de base pour la période de paie à l’étape 1 du revenu donnant droit à pension total pour la période à l’étape 2. Étape 4 Calculez le montant des cotisations au RPC Multipliez le résultat à l’étape 3 par le taux de cotisations au RPC pour l’année courante 5,70 % pour 2022. Assurez-vous de ne pas dépasser le maximum des cotisations pour l’année. Le résultat est le montant des cotisations à retenir sur la rémunération de l’employé. Étape 5 Calculez le montant de cotisations au RPC que vous devez verser Comme employeur, vous devez verser un montant égal aux cotisations de l’employé. Multipliez le résultat à l’étape 4 par 2. Exemple Joseph reçoit un salaire hebdomadaire de 500 $ et des avantages imposables de 50 $. Calculez le montant des cotisations au RPC que vous devez verser Étape 1 Calculez l’exemption de base pour la période de paie 3 500 $ ÷ 52 = 67,30 $ n’arrondissez pas au cent près Étape 2 Calculez le revenu donnant droit à pension total 500 $ + 50 $ = 550 $ Étape 3 Déduisez l’exemption de base pour la période de paie du revenu donnant droit à pension total 550 $ – 67,30 $ = 482,70 $ Étape 4 Calculez le montant des cotisations au RPC 482,70 $ × 5,70 % = 27,51 $ Étape 5 Calculez le montant de cotisations au RPC que vous devez verser 27,51 $ × 2 = 55,02 $ Signaler un problème ou une erreur sur cette page Merci de votre aide! Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous. Date de modification 2023-01-05 Bagi setiap karyawan seharusnya perlu memahami cara menghitung PPh 21 yang benar karena hal tersebut berhubungan dengan pendapatan kita. Sebelum mulai mencari tahu bagaimana cara menghitung PPh21, sebelumnya pahami dulu arti atau maksud dari PPh 21 itu sendiri. Dilansir dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak yang satu ini dibebankan kepada setiap karyawan tetap yang mendapatkan gaji dan badan usaha yang sudah mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. PPh 21 ini sifatnya wajib bagi mereka yang sudah mendapatkan penghasilan baik dari sektor formal maupun sektor non formal. Cara menghitung PPh 21 pun berbeda-beda untuk setiap individunya karena penghasilan dan aspek-aspeknya juga berbeda. Perbedaan tersebut mempertimbangkan banyak hal misalnya jumlah tanggungan, risiko pekerjaan, hingga status pernikahan. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai PPh 21 dan bagaimana contoh cara menghitungnya. Pemotongan PPh 21 © Sebelum mengetahui seperti apa cara menghitung PPh 21, akan Glints jelaskan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk pemotongan PPh 21. Dilansir dari DJP, pihak pemotong PPh 21/26 terdiri dari Pemberi kerja Bendahara atau orang yang memegang kas pemerintah Dana pensiun Orang pribadi yang membayar honorarium Penyelenggara kegiatan Sementara itu, untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 antara lain Pegawai Penerima uang pesangon dan pensiun Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, peneliti, dsb Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap Mantan pegawai Wajib Pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang mendapatkan penghasilan dengan ikut serta dalam suatu kegiatan. Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tetap © Cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap perlu diperhatikan berapa besaran tunjangan dan banyaknya jumlah tanggungan. Pasalnya untuk menentukan jumlah PPh maka harus diketahui jumlah penghasilan kotor dan bersih dari setiap karyawan. Berikut ini contoh cara menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap yang perlu kamu ketahui. Dika adalah seorang karyawan di PT XYZ yang tidak memiliki tanggungan dengan gaji pokok sebesar per bulannya. Di perusahaan tersebut ia mendapatkan jatah uang makan sebesar per bulan. Namun, ia juga tetap harus membayar iuran pensiun sebesar setiap bulannya. Cara mudah menghitung PPh 21 dari Dika adalah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan Gaji pokok x 12 = Uang makan x 12 = Total Pengeluaran PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP sesuai ketentuan Iuran pensiun x 12 = Total Penghasilan bersih – = Pajak di bawah 50 juta adalah sebesar 5%. Jadi PPh terutang selama setahun adalah 5% x = Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 12 = Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak © Tunjangan merupakan tambahan benefit yang ditawarkan kepada pekerja. Ada berbagai bentuk tunjangan seperti pemakaian kendaraan milik perusahaan. Kemudian, pemberian makan siang dan kudapan untuk di kantor hingga pinjaman kantor dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Cara menghitung PPh 21 pada karyawan dengan tunjangan pajak contohnya sebagai berikut ini Tika adalah seorang karyawan dari PT ABC dengan gaji bersih sebesar sebulan. Saat ini statusnya ia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Di PT ABC Tika diberi tunjangan pajak penuh sebesar Namun, ia tiap bulannya juga harus membayarkan iuran pensiun sebesar Cara menghitung PPh 21 dari Tika juga bisa dilakukan dengan menghitung pemasukan dan pengeluarannya terlebih dahulu seperti berikut ini. Pemasukan Gaji pokok x 12 = Total Pengeluaran PTKP sesuai ketentuan Iuran pensiun x 12 = Tunjang pajak Total Penghasilan bersih – = PPh terutang selama setahun adalah 5% x = Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar per bulan adalah 12 = Demikianlah penjelasan mengenai cara menghitung PPh 21 yang sudah Glints persiapkan untukmu. Selain menggunakan cara manual seperti di atas, kamu juga bisa menggunakan tools penghitungan pajak online yang sudah banyak tersedia saat ini. Nah, selain penjelasan di atas, kamu bisa dapatkan ragam informasi seputar perpajakan yang tak kalah penting di Glints Blog. Tersedia banyak artikel ringkas mengenai tips dan prosedur pelaporan pajak yang sudah Glints siapkan untukmu. Jangan sampai ketinggalan informasi. Yuk, baca kumpulan artikelnya sekarang juga. Gratis! Pemotongan Pajak Penghasilan - Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016